1. diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

1.     Diberikannya Otonomi Khusus Papua oleh pemerintah pusat

Kebebasan
mengolah rumah tangga daerahnya sendiri adalah cara mudah untuk memahami makna
desentralisasi dan asas itulah yang diterapkan di Indonesia pada masa sekarang.
Penerapan asas desentralisasi ini bukan tanpa alasan, salah satu alasan utamanya
adalah permasalahan dan kebutuhan suatu daerah hanya diketahui oleh daerah itu
sendiri dan pemerintah pusat yang berada di ibukota tidak mugkin mengurusi
langsung pemerintahan yang terbentang diseluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab
itu,  kebijakan pemerintah pusat dalam
memberikan hak otonom kepada daerah adalah suatu keputusan yang tepat.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Otonomi yang
diberikan sangat mempengaruhi perkembangan suatu daerah karena daerah tersebut
harus mandiri dalam mengolah potensi yang ada, hal ini tentu menimbulkan tidak meratanya
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada daerah yang belum bisa mengolah
secara maksimal potensi yang ada. Hal itu tentu saja akan menimbulkan banyak konflik,
baik dibidang perekonomian, sosial, budaya, maupun politik. Permasalahan
seperti ini biasanya dialami oleh daerah yang jauh dari pandangan pemerintah
pusat, Papua misalnya.

 

Bila dilihat
pada masa lampau, konflik yang sering terjadi di Papua dikarenakan perebutan
kekuasaan antarsuku. Namun, seiring berjalannya waktu konflik yang semakin
terlihat justru gerakan separatis yang dilakukan oleh masyarakat Papua karena
kekecewaan terhadap pemerintah pusat dan mereka sangat mudah dikendalikan oleh
isu-isu yang bisa memecah persaudaraan antarsuku disana.  Masyarakat papua merasa pemerintah pusat
sudah lamban dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi disana.
Gerakan yang sangat terkenal diantaranya adalah Gerakan Papua Merdeka.

 

Melihat
permasalahan yang terus terjadi, pemerintah pusat tentu tidak ingin jika Papua
memisahkan diri dari Indonesia karena bagaimanapun kedaulatan Negara harus
terus dijunjung tinggi. Berbagai pendekatan dilakukan oleh pemerintah pusat
untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua dan akhirnya diberlakukan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua pada masa
kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Pemerintah memberikan kebebasan bagi
Papua dalam mengatur perekonomiannya agar mereka bisa melakukan perbaikan
diberbagai bidang sesuai dengan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat disana. Dalam
otonomi khusus ini, pemerintah pusat mendapatkan 20% dan Papua mendapat 80%
dari pendapat yang ada disana.

 

 

2.    
Implementasi
dan Analisis implementasi Otonomi Khusus Papua

Otonomi
khusus ini dihadirkan pemerintah pusat untuk membuat Papua sejajar dengan provinsi
lainnya di Indonesia. Tetapi kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat
nampaknya belum bisa sepenuhnya merubah ketimpangan perekonomian yang terjadi.
Hal ini dibuktikan pada 2016 lalu presiden jokowi dan wakinyal sangat serius
dalam memperhatikan pemerataan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat dengan
memberikan alokasi dana sebesar Rp 7.765.059.420.000, dimana pembangiannya
adalah Papua mendapat 70% dan 30% diberikan kepada Papua Barat,  padahal tahun sebelumnya hanya sebesar  Rp 7 triliun. Selain itu, Papua juga mendapat
dana tambahan infrastruktur sebesar Rp 2.261.250.000.000 padahal sebelumnya Rp
2 Triliun. Tetapi sangat disayangkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi sangatlah
kecil, kesejahteraan masih belum merata dan pendapatan perkapita penduduk
setempat selama periode 2010-2014 hanya berkisar 1,50 persen pertahun.

selain itu,
Indeks Pembangunan Manusia di Papua masih tergolong rendah dan hal itu membuat
mereka terus tertinggal dengan daerah lainnya di Indonesia. Data membuktikan
pada tahun 1996, IPM papua hanya sebesar 60,2 yang merupakan peringkat terbawah
dan pada 2009 IPM papua menjadi 64,53 sedangkan IPM nasional adalah 71,76.
Padahal kita ketahui, dalam pembangunan diberbagai bidang harus diikuti dengan
pertumbuhan kualitas dari masyarakat daerah itu sendiri karena manusialah yang
menjadi faktor penggerak kemajuan suatu daerah.

 

Untuk lebih
jelas dalam melihat perkembangan implementasi otonomi khusus Papua, kita bisa
melihat tabel persentase kemiskinan menurut provinsi di Indonesia pada maret
2017 dibawah ini.

Provinsi

2017

Semester 1 (Maret)

Persentase Penduduk
Miskin Menurut Provinsi (Persen)

Jumlah

ACEH

16.89

SUMATERA UTARA

10.22

SUMATERA BARAT

6.87

RIAU

7.78

JAMBI

8.19

SUMATERA SELATAN

13.19

BENGKULU

16.45

LAMPUNG

13.69

KEP. BANGKA BELITUNG

5.2

KEP. RIAU

6.06

DKI JAKARTA

3.77

JAWA BARAT

8.71

JAWA TENGAH

13.01

DI YOGYAKARTA

13.02

JAWA TIMUR

11.77

BANTEN

5.45

BALI

4.25

NUSA TENGGARA BARAT

16.07

NUSA TENGGARA TIMUR

21.85

KALIMANTAN BARAT

7.88

KALIMANTAN TENGAH

5.37

KALIMANTAN SELATAN

4.73

KALIMANTAN TIMUR

6.19

KALIMANTAN UTARA

7.22

SULAWESI UTARA

8.1

SULAWESI TENGAH

14.14

SULAWESI SELATAN

9.38

SULAWESI TENGGARA

12.81

GORONTALO

17.65

SULAWESI BARAT

11.3

MALUKU

18.45

MALUKU UTARA

6.35

PAPUA BARAT

25.1

PAPUA

27.62

INDONESIA

10.64

 

Dari tabel diatas, kita bisa melihat bahwa
Papua menduduki peringkat teratas penduduk miskin di Indonesia dengan
persentase 27,62 %. Hal itu semakin membuktikan bahwa otonomi khusus yang
diberikan kepada Papua belum mampu menyelesaikan masalah perekonomian disana.

 

Kesimpulan

Dari
permasalahan-permasalahan yang terjadi kita bisa menyimpulkan bahwa otonomi
khusus Papua belum menampakan hasil yang maksimal walaupun lebih baik dari
sebelum diberlakukannya, masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di
Papua, seperti indeks pembangunan manusia yang masih rendah dan persentase
kemiskinan yang masih terbilang tinggi. Dana yang sudah diturunkan begitu besar
oleh pemerintah pusat dengan maksud terciptanya kemakmuran dan keadilan dapat
dirasakan oleh semua kalangan masyarakat Papua kelihtannya tidak direalisasikan.
Masyarakat yang berada digaris kemiskinan tidak pernah benar-benar merasakan
hak mereka, hal ini bisa jadi disebabkan oleh dana yang ada hanya dinikmati
oleh oknum-oknum tertentu saja. Oleh karena itu, yang dibutuhkan Papua jika
dilihat dari permasalahan-permasalahan diatas adalah pembangunan kualitas
masyarakatnya. Pemerintah pusat harusnya membangun Papua bukan melakukan
pembangunan Di ataupun Untuk Papua jika tidak ingin terjadi kembali
gerakan-gerakan separatis yang dilakukan masyarakat Papua.

x

Hi!
I'm Dana!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out